Analis Komunikasi Media Massa BPAD Provinsi DKI Jakarta, Aditya Chandra, dalam Podcast Bicara Aset Jakarta bertema “Peran Media Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” di Jakarta, Kamis (4/9/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa
Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan kanal media sosial hingga laman (website) untuk menyampaikan jumlah aset yang dimiliki DKI Jakarta kepada masyarakat dalam rangka keterbukaan informasi.
"Di media sosial BPAD ada beberapa segmen, misalnya Jajaka atau Jelajah Aset Jakarta, disampaikan aset yang sudah dilakukan kerja sama," kata Analis Komunikasi Media Massa BPAD Provinsi DKI Jakarta, Aditya Chandra di Jakarta, Kamis.
Dia pada "Podcast Bicara Aset Jakarta" bertema "Peran Media Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta" menyampaikan BPAD melalui kanal media mereka juga mengungkapkan kepada masyarakat aset-aset yang tadinya sudah dikuasai oleh sebagian orang, kemudian dilakukan penertiban.
"Jadi memang masyarakat bisa lihat kondisi saat ini jumlah aset di DKI, mulai dari tanah, bangunan berdasarkan audited laporan yang terakhir. Kami sampaikan sebagai sarana tambahan informasi bagi masyarakat dan memang itu dipublikasikan," kata dia.
Aditya mengakui tak semua data bisa dipublikasikan pada masyarakat. Karena itu ada beberapa informasi yang tidak bisa diakses masyarakat dan hal ini sudah dilaporkan ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
Baca juga: Jakbar minta bangunan di lahan pemprov di Kalideres segera dikosongkan
Baca juga: Aset milik DKI Jakarta harus digitalisasi dan terintegrasi
BPAD DKI Jakarta mencatat terjadi kenaikan aset daerah berupa tanah, gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan sekitar 60-70 persen dalam lima tahun terakhir yang dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tahun 2018 total aset DKI Jakarta Rp373 triliun. Sedangkan di tahun 2022 menjadi Rp518 triliun atau terjadi kenaikan berkisar 60-70 persen.
Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta terus mendorong badan publik melakukan upaya berkelanjutan menjadi lebih informatif dan responsif terhadap hak masyarakat atas informasi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memastikan semua informasi bersifat terbuka, kecuali informasi dikecualikan di Pasal 17 seperti informasi pribadi, rahasia negara atau perusahaan.
Menurut KI DKI, keterbukaan informasi publik adalah kunci pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Tahun ini sebanyak 777 badan publik strategis menjadi target potensial untuk meraih predikat informatif.
Pewarta: Lia Wanadriani SantosaEditor: Sri Muryono Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
